PERAN STRATEGIS KEJAKSAAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara)
Abstract
This study aims to strengthen the main tasks and functions of the Prosecutor's Office in order to oversee the recovery of the National Economy so as to be able to oversee national economic growth and be able to encourage and oversee the implementation of refocusing activities and budget reallocation to accelerate co-19 countermeasures. This study uses qualitative research with field observation and interview methods. North Sulawesi High Prosecutors Office always improves performance in efforts to reform the bureaucracy and Corruption-Free Region (WBK) so that it has a strategic role in national economic recovery.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Anti Corruption Task Force (ACTF) BPKP. 2002. Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Mendorong Terciptanya Clean Governance dan Good Governance. Jakarta : BPKP.
Association of Certified Fraud Examiners. (2006). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Austin, TX: Author.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2006). Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Baheram, L.1992. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Aksara Baru.
Bakker, Anton dan Achmad Chairis Zubair. (1994). Pustaka Filsafat : Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Kanisius.
Bologna, J. G., dan Linquist, R. J. 1995. Fraudauditing and forensic accounting. New York: Wiley.
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
Crumbley, D. Larry, Journal of Forensic Accounting, dari home page-nya
Danim, Sudarwan.2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
Fitriyani, Rika.2012.Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan. Universitas Pasundan.
Herlambang, 2011. Pengertian Audit Investigasi. http://masherla.wordpress.com/2011/11/22/pengertian-audit-investigasi/ (22 Nov. 2011)
Karyono Ak, MM. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Puslitbangwas BPKP. Oktober 2007. Peningkatan Peran BPKP dalam Percepatan dan Pemberantasan TPK. BPKP. Jakarta.
Puslitbangwas BPKP. 30 April 2014. Manajemen Pemerintah Pusat. BPKP. Bogor.
Puslitbangwas BPKP. 30 April 2014. Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal. BPKP. Bogor.
Sawitri, Sari . 2009. Analisi Faktor-faktor Penentu Kualitas Audit yang dirasakan dan Kepuasan Auditee di Pemerintahan Daerah. Universitas Diponogaro
Tuanakota, Theodorus M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tunggal, Amin Widjaja, 2011. Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik (Tanya-Jawab & Kasus), HARVARINDO, Jakarta.
UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Wahyudi, Darngiyanto.2010. Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Peran Operasional Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Association of Certified Fraud Examiners. (2006). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Austin, TX: Author.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2006). Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Baheram, L.1992. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Aksara Baru.
Bakker, Anton dan Achmad Chairis Zubair. (1994). Pustaka Filsafat : Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Kanisius.
Bologna, J. G., dan Linquist, R. J. 1995. Fraudauditing and forensic accounting. New York: Wiley.
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
Crumbley, D. Larry, Journal of Forensic Accounting, dari home page-nya
Danim, Sudarwan.2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
Fitriyani, Rika.2012.Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan. Universitas Pasundan.
Herlambang, 2011. Pengertian Audit Investigasi. http://masherla.wordpress.com/2011/11/22/pengertian-audit-investigasi/ (22 Nov. 2011)
Karyono Ak, MM. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Puslitbangwas BPKP. Oktober 2007. Peningkatan Peran BPKP dalam Percepatan dan Pemberantasan TPK. BPKP. Jakarta.
Puslitbangwas BPKP. 30 April 2014. Manajemen Pemerintah Pusat. BPKP. Bogor.
Puslitbangwas BPKP. 30 April 2014. Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal. BPKP. Bogor.
Sawitri, Sari . 2009. Analisi Faktor-faktor Penentu Kualitas Audit yang dirasakan dan Kepuasan Auditee di Pemerintahan Daerah. Universitas Diponogaro
Tuanakota, Theodorus M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tunggal, Amin Widjaja, 2011. Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik (Tanya-Jawab & Kasus), HARVARINDO, Jakarta.
UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Wahyudi, Darngiyanto.2010. Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Peran Operasional Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Published
2022-07-06
Section
Articles
