TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018)
Abstract
Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat proses politik yang disebut sebagai pemilihan umum atau disingkat pemilu, Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU memiliki kewenangan yang pada intinya yaitu untuk mengatur terlaksananya pemilihan umum dengan baik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum, apa saja kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung terkait dengan peraturan tentang pencalonan anggota legislatif yang sudah menjadi mantan terpidana korupsi, bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai pembatalan peraturan terkait larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Mahkamah Agung telah menjalankan fungsinya dengan baik.
Kata Kunci : Larangan, Mantan Narapidana, Calon Anggota Legislatif
Downloads
References
DAFTAR PUSTAKA
Arto, Mukti, A., 2001, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
, 2014, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Ke- 3, Sinar Grafika, Jakarta.
, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
Fachrudin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni, Bandung.
Hamzah, Andi, 1984, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Hsb, Marwan Ali, 2017, Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara, Setara Press, Malang.
Huda, Ni’Matul dan Nasef, Imam, M, 2017, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
Jurdi, Fajlurrahman, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
Librayanto, Romi, 2009, Ilmu Negara Suatu Pengantar, Pustaka Refleksi, Makassar.
MD, Mahfud Moh., 2010m Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta.
S, Indarti Farida Maria, 2011, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
65
66
Soimin dan Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
Suleman, Zulkifri, 2010, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, Kompas, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suratman dan Dillah, Phillips, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
Waridah, Siti, dkk, 2003, Sejarah Nasional dan Umum, Bumi Aksara, Yogyakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif
C. Jurnal Ilmiah dan Buletin
Andryan, Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018
Angkouw, Kevin, Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan, Jurnal Lex Administratum, Vol.II, No.2, Apr- Jun 2014
Asfinawati, Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2013.
67
Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
Astuti, Ari, Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, Prodi PPKN FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 1, Juli 2011.
Nita, S. (2017). 34. Penyelesaian Perselisihan Pada Hubungan Kerja Dosen Dengan Yayasan Di Indonesia1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
Rafianti, F. (2018). ADOPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM. JURNAL DOKTRIN, 3(6).
Rafianti, F. (2019). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-15.
Rafianti, F. (2019, November). Law Enforcement Against The Collateral Provisions Halal Products In Medan. In INTERNATIONAL HALAL CONFERENCE & EXHIBITION 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 276-280).
Rahman, Abdul Andik, dkk, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 3, 2017.
Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi (2013). Metode Penelitian.
Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. Sriwijaya Law Review, 2(2), 193-202.
Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth andEnvironmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
68
Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.
Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
Sudarsono, Pengujian Peraturan Perundang-Undagan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung, Jurnal Mimbar Yustisia, Vol. 1, No.2, Desember 2017.
Tarigan, V. C. E., & Sihombing, E. N. (2019). Kebijakan Pengendalian Pencematan di Selat Malaka yang bersumber dari Kecelakaan Kapal. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), 479-502.
Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1-12.
Tauda, A., Gunawan, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli, 2011.
D. Internet
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Sejarah Komisi Pemilihan Umum, http://kpud-bintankab.go.id/html/index.php/profilweb/sejarah-komisi- pemilihan-umum.html diakses pada hari Selasa, 12 Desember 2018, Pukul 14:15 WIB.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, Mantan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantan diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2018 Pukul 16:25 WIB.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Pokok dan Fungsi, https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fu ngsi , Diakses Pada Hari Selasa, 28 Mei 2019 Pukul 11:08 WIB.
Yusran Isnaini dalam Dunia Yuris – Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat, Upaya Atas Putusan Uji Materi Peraturan KPU No.15 Tahun 2009 Oleh Mahkamah Agung, https://yusranandpartner.wordpress.com/tag/judicial-review-mahkamah- agung/ Diakses pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 Pukul 18:00 WIB.
