IMPLEMETASI PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH YANG DIBERIKAN KEPADA KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PERKEMBANGAN DAERAH (Studi Di Kelurahan Ladang-Bambu Kec. Medan Tuntungan)
Abstract
Anggaran Pendapatan Belanja dan Daera (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui dan dibahas bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah (APBD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, ditinjau dari Konsep, Perancangan, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan latar belakang tersebut memiliki permasalahan yang akan dibahas, yaitu, proses penyusunan anggaran APBD berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penyusunan Dana Anggaran APBD yang diberikan kepada kelurahan dalam pengelolaan serta perkembangan dan implementasi pengelolaan dana APBD yang diberikan kepada kelurahan dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan ladang bambu kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dimana proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Perlunya peningkatan kemampuan Sumber daya Manusia (SDM) terutama dalam hal menggunakan dan mengoperasikan sarana komputer yang digunakan untuk mengolah dan menginput data-data penting.
Kata Kunci: Implementasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kelurahan, dan Perkembangan Daerah
Downloads
Download data is not yet available.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
At madja Soeria, 1986, mekanisme pertanggungjawaban keuangan Negara,suatu tinjauan yuridis pt gramedia, Jakarta.
Amiq Bachrul H, 2008, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Laksabang Pressindo:Yogyakarta.
A, Robert dan Giovindarajan Vijay, 2008, Sistem Pengendalian Menejemen, Salemba Empat, Jakarta.
Darise, Nurlan, 2010, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU edisi kedua, Indeks Media, Jakarta.
Haw. Widjaja, 2008, Penyelengaraan Otonomi Di Indonesia, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Haryanto, 2008, Perencanaan dan Penganggaran Daerah pendekatan Kinerja, Gramedia, Semarang.
HR, Ridwan, 2014, Hukum Administrasi Negara edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Khusumaat madja mochtar, 1970, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.
Kharim Ghafar Abdul, 2003, Kompleksitas Persoalaan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Mardiasmo, 2008, Otonomi Dan Menajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
Madiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Mardikanto, Totok, Soebiato, Poerwoko, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
84
85
M Subagio, 2008, hukum keuangan Negara RI,rajawali pers, Jakarta.
Mamuji dan Soekanto Soerjono, 2010, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sinkat, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Moeleong, J. Lexy, 2010, Metedologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Roskadarya Bandung.
Mulyadi, 2008, Akuntansi Menajemen, Konsep,Manfaat, dan Rekayasa, BPFE, Yogyakarta.
Nasution Akbar Faisal, 2009, Pemerintahan Daerah Dan Sumber Asli Pendapatan Daerah Pt Media Jakarta.
Rudi, Badrudin, 2012, Ekonomika Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Sadu, Wasitoono, Dkk, 2009, Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Sarifudin, Azwar. 2011, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Syarifin, Jubaedah Dedah, 2010, Pemerintahan Daerah di Indonesia, CV.Pustaka Setia, Bandung.
Saidi, Muhammad Djafar, 2008, Hukum Keuangan Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sedaryant i, 2008, Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, Humaniora, Bandung.
Sutarto, 2009, Dasar-dasar Organisasi, Gajah Mada Iniversit y Press, Yogyakarta.
Siagian, Sondang P, 2008, Adminitrasi Pembangunan, PT. Bumi Aksara, jakarta.
Sintara, Dani, 2017, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bangsa Press, Medan.
Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho, 2008, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Bayu Publishing, Malang.
86
Theresia, Aprilia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung.
Usman nurdin, 2008, Konteks Implentasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta.
Yani Ahmad, 2008, Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
Yani Ahmad, 2009, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia.raja grafindo persada, Jakarta.
Wasist iono sadu Dan Riyani ondo, 2001, Etika Hubungan Legislative Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung.
Widjaja, A. W, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Widjaja, HAW, 2008, Otonomi Desa, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
B. Peraturan-Perundang Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Pengelo laan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Undang-undang Republik Indonesia No mor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negera (APBN)
Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Tentang Pengelo laan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri dalam Negeri No mor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelo laan Keuangan Daerah.
87
C. Jurnal Ilmiah,Majalah,Makalah,Bulletin,Artikel,Dan Koran
Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. Journal of Social Science Studies, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
88
Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Http://Uripsantoso.Wordpress.Com/2009/03/11/Pengaggaran-Berbasis- Kinerja/Jurnal/11/Jurnal/03/2009
D. Internet
Idthesis,Metode Penelit ian Normative Dan
Empiris,Https://Idtesis.Com/Metode-Penelit ian-Hukum-Empiris-Dan- Normat if/Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019 Pada Pukul 09.34 Wib
A. Buku
At madja Soeria, 1986, mekanisme pertanggungjawaban keuangan Negara,suatu tinjauan yuridis pt gramedia, Jakarta.
Amiq Bachrul H, 2008, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Laksabang Pressindo:Yogyakarta.
A, Robert dan Giovindarajan Vijay, 2008, Sistem Pengendalian Menejemen, Salemba Empat, Jakarta.
Darise, Nurlan, 2010, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU edisi kedua, Indeks Media, Jakarta.
Haw. Widjaja, 2008, Penyelengaraan Otonomi Di Indonesia, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Haryanto, 2008, Perencanaan dan Penganggaran Daerah pendekatan Kinerja, Gramedia, Semarang.
HR, Ridwan, 2014, Hukum Administrasi Negara edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Khusumaat madja mochtar, 1970, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.
Kharim Ghafar Abdul, 2003, Kompleksitas Persoalaan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Mardiasmo, 2008, Otonomi Dan Menajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
Madiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Mardikanto, Totok, Soebiato, Poerwoko, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
84
85
M Subagio, 2008, hukum keuangan Negara RI,rajawali pers, Jakarta.
Mamuji dan Soekanto Soerjono, 2010, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sinkat, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Moeleong, J. Lexy, 2010, Metedologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Roskadarya Bandung.
Mulyadi, 2008, Akuntansi Menajemen, Konsep,Manfaat, dan Rekayasa, BPFE, Yogyakarta.
Nasution Akbar Faisal, 2009, Pemerintahan Daerah Dan Sumber Asli Pendapatan Daerah Pt Media Jakarta.
Rudi, Badrudin, 2012, Ekonomika Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Sadu, Wasitoono, Dkk, 2009, Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Sarifudin, Azwar. 2011, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Syarifin, Jubaedah Dedah, 2010, Pemerintahan Daerah di Indonesia, CV.Pustaka Setia, Bandung.
Saidi, Muhammad Djafar, 2008, Hukum Keuangan Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sedaryant i, 2008, Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, Humaniora, Bandung.
Sutarto, 2009, Dasar-dasar Organisasi, Gajah Mada Iniversit y Press, Yogyakarta.
Siagian, Sondang P, 2008, Adminitrasi Pembangunan, PT. Bumi Aksara, jakarta.
Sintara, Dani, 2017, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bangsa Press, Medan.
Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho, 2008, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Bayu Publishing, Malang.
86
Theresia, Aprilia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung.
Usman nurdin, 2008, Konteks Implentasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta.
Yani Ahmad, 2008, Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
Yani Ahmad, 2009, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia.raja grafindo persada, Jakarta.
Wasist iono sadu Dan Riyani ondo, 2001, Etika Hubungan Legislative Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung.
Widjaja, A. W, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Widjaja, HAW, 2008, Otonomi Desa, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
B. Peraturan-Perundang Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Pengelo laan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Undang-undang Republik Indonesia No mor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negera (APBN)
Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Tentang Pengelo laan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri dalam Negeri No mor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelo laan Keuangan Daerah.
87
C. Jurnal Ilmiah,Majalah,Makalah,Bulletin,Artikel,Dan Koran
Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. Journal of Social Science Studies, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
88
Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Http://Uripsantoso.Wordpress.Com/2009/03/11/Pengaggaran-Berbasis- Kinerja/Jurnal/11/Jurnal/03/2009
D. Internet
Idthesis,Metode Penelit ian Normative Dan
Empiris,Https://Idtesis.Com/Metode-Penelit ian-Hukum-Empiris-Dan- Normat if/Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019 Pada Pukul 09.34 Wib
Published
2021-05-05
