TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH SELAMA PERNIKAHAN ( ANALISA PUTUSAN NO. 2191/PDT.G/2018/PA.MEDAN )

Abstract

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, artinya bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan,sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup) . Dengan demikian , harta yang telah dimiliki pada saat perkawinan berlangsung dan dibawa masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk dalam harta bersama adalah: Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuan yaitu diperoleh sepanjang perkawinan. Tetapi pada prakteknya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama harus dapat dibuktikan bahwa apakah harta tersebut benar-benar diperoleh selama perkawinan dan harta tersebut diperoleh atau dibeli bukan berasal dari harta pribadi milik suami atau isteri. Pada kasus tersebut terjadinya pembagian harta bersama karena adanya perceraian tidak dapat dibagi antara penggugat dan tergugat hal ini dikarenakan harta yang diperoleh selama perkawinan dibeli dengan uang hasil harta pribadi milik tergugat yang diperolehnya Dari orang tua Tergugat dan isteri yang terdahulu yang mengakibatkan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan gugatan ditolak oleh Pengadilan Agama Me d a n . Hakim pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta kompilasi hukum Islam, sehingga dasar pemikiran yuridis hakim tersebut sistematis Karena menggunakan undang –undang sebagai dasar hukumnya. Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan penceraian,persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku penceraian dan hakim di Pengadilan Agama medan dan Pengadilan Agama Medan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan penceraian.(2) perbedaan menurut KHI berdasarkan pada pasal 97 harta bersama setelah penceraian dibagi rata, masing – masing ½ bagian antara suami dan istri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti – bukti yang diajukan oleh pengugat dan tergugat. (3) dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Katakunci: Tinjauan yuridis, pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.