PERAN PEMERINTAH TERHADAP KETERSEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA MEDAN
Abstract
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat tinggal untuk mengembangkan kehidupan berkeluarga. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang perumahan dan kawasan pemukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Medan?, (2) Apa kendala rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Medan? dan (3) Bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Medan? Jenis penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian hukum deskriptif dengan memakai jenis penelitian Yuridis Empiris. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research). Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang perumahan dan pemukiman untuk MBR, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Peran Pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR di Kota Medan sudah melaksanakan pembangunan sesuai program dibuatnya. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyediakan perumahan untuk MBR adalah sulitnya mendapatkan lahan di Kota Medan. Sebaiknya Dinas Perumahan, Pemerintah dan Kementerian Peruamaha n bekerja sama dalam sosialisasi agar mempermudah masyarakat untuk mengikuti dan mengetahui aturan mengenai kebutuhan rumah yang telah disediakan.
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Rumah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Downloads
Download data is not yet available.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Aminudin, 2007, Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia, Kanisius, Semarang.
Bosco, Rafael Edy, 2003, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi. Huma, Jakarta.
Eko, Budiharjo, 2018, Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gadjah Mada Universit y Press, Yogyakarta.
Ediwarman, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Sofmedia, Medan.
Erwin, Muhammad, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fahmi, Amrusi dalam Ni’matull Huda, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung.
Hartono, Sunaryati, 2008, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke- 20, Alumni, Bandung.
Hendrawan, 2004, Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta.
Kurnia, Slamet, 2013, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia; Sebuah Reorientasi, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Kencana, Syafiie Inu, 2010, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta.
Kamal, Hidjaz, 2010, Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar.
Lubis, Solly 2012, Filsafat Ilmu dan Penelitian, PT. Sofmedia, Medan.
Mamudji dan Soekamto, 2006, Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
Manalu, B.A, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta.
75
76
Muliawan, 2009, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal (Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat),Cerdas Pustaka, Jakarta.
Nawawi, Hadari, 2012, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Nugroho, Rian, 2003, Teori Kebijakan, Proses Kebijakan, Analisa Kebijakan, Perumusan, Implemtasi, Evaluasi, Kebijakan Publik, PT. Elex Media Komputindo, Malang.
Ningsih, Widya, 2006, Beberapa Pokok pikiran tentang Perumahan, Tarsito, Bandung.
Otje, Salman S. Dan Anthoni F., Susanto, 2013, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, PT. RefikaAditama, Bandung.
Panudju, Bambang, 2009, Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 2010, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ruddy, Williams, 2001, Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan, Widiatama, Jakarta.
Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD, Alfabeta, Bandung.
Syarief, Zulfie, 2000, Kebijakan di Bidang Perumahan dan Pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, USU, Press, Medan.
Salim dan Syahrum, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cita Pustaka Media, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy, 2005, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, CV Andi Offset, Yogyakarta.
Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
77
Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Pemukiman di Daerah (RP4D).
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031.
C. Jurnal
Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
Direktorat Jendral Perumahan, 2019, Sejarah Perumahan, Kemitraan Habitat, Jakarta.
78
Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
Lisnawati, 2015, Kebijakan Anggaran dan Skema Pembiayaan dalam Mengatasi Backblog Perumahan, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengelolahan Data dan Informasi. No. ISSN 2088-2351, Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015.
Menteri Negara Perumahan Rakyat, 2005, Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Perumahan Rakyat, paparan pada Acara Rakernas II/2005 ASPERSI dan Saresehan Nasional Perumahan Rakyat, Jakarta.
Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. Journal of Social Science Studies, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)
Retnami, Setya, 2001, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
79
Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629- 1634).
Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.
Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR TAHUN 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137-144.
Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Soedjajadi Keman, 2005, Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman, Erlangga, Jakarta.
Suprianto, 2009, Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan OtonomiDaerah, Jurnal Dinamika Hukum, Jakarta.
Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1 12.
Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.
80
D. Internet
A. Manaf dan A. Arimurty, Lembaga Lokal dan Masyarakat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah “JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH& KOTA”, vol.9, no.3, pp.307316,Sep.2013”,, Diakses Tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 11.05 WIB.
Aurelia, Bernadetha, Oktavira, Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,, Diakses Tanggal 10 Juli 2020, Pukul 22.00 WIB.
Agustriana, Diah, Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,, Diakses Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 20.00 WIB.
Cinta, Wulan Utami, Tanggung Jawab Hukum Developer Terhadap Pembeli Rumah Terkait Belum Dipenuhinya Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman,, Diakses Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 19.09 WIB.
Dinda, Gita Cahyani, Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bandar Lampung,, Diakses Tanggal 30 Juni 2020, Pukul 23.00 WIB.
Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kriteria Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,, Diakses Tanggal 09 Juli 2020, Pukul 21.00 WIB.
Lovita, Evani, Pelaksanaan Perizinan Pembagunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017,, Diakses Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 19.00 WIB.
Panudju, Perumahan dan Pemukiman,, Diakses Tanggal 11 November 2019, Pukul 21.00 WIB.
Rosa, Yulinda, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,, Diakses Tanggal 01 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB.
81
Suparwoko, Woko, Sejarah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan di Indonesia,, Diakses Tanggal 30 Juni 2020, Pukul 23.05 WIB.
Sumarwanto, Masyarakat Berpenghasilan Rendah,, Diakses Tanggal 11 November 2019, Pukul 21.30 WIB.
Sulaiman, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,, Diakses Tanggal 02 Juli 2020, Pukul 23.15 WIB.
Wiwaha, Arjuna, Perumahan dan Pemukiman,, Diakses Tanggal 25 Desember 2019, Pukul 14.42 WIB.
A. Buku
Aminudin, 2007, Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia, Kanisius, Semarang.
Bosco, Rafael Edy, 2003, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi. Huma, Jakarta.
Eko, Budiharjo, 2018, Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gadjah Mada Universit y Press, Yogyakarta.
Ediwarman, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Sofmedia, Medan.
Erwin, Muhammad, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fahmi, Amrusi dalam Ni’matull Huda, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung.
Hartono, Sunaryati, 2008, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke- 20, Alumni, Bandung.
Hendrawan, 2004, Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta.
Kurnia, Slamet, 2013, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia; Sebuah Reorientasi, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Kencana, Syafiie Inu, 2010, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta.
Kamal, Hidjaz, 2010, Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar.
Lubis, Solly 2012, Filsafat Ilmu dan Penelitian, PT. Sofmedia, Medan.
Mamudji dan Soekamto, 2006, Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
Manalu, B.A, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta.
75
76
Muliawan, 2009, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal (Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat),Cerdas Pustaka, Jakarta.
Nawawi, Hadari, 2012, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Nugroho, Rian, 2003, Teori Kebijakan, Proses Kebijakan, Analisa Kebijakan, Perumusan, Implemtasi, Evaluasi, Kebijakan Publik, PT. Elex Media Komputindo, Malang.
Ningsih, Widya, 2006, Beberapa Pokok pikiran tentang Perumahan, Tarsito, Bandung.
Otje, Salman S. Dan Anthoni F., Susanto, 2013, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, PT. RefikaAditama, Bandung.
Panudju, Bambang, 2009, Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 2010, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ruddy, Williams, 2001, Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan, Widiatama, Jakarta.
Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD, Alfabeta, Bandung.
Syarief, Zulfie, 2000, Kebijakan di Bidang Perumahan dan Pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, USU, Press, Medan.
Salim dan Syahrum, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cita Pustaka Media, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy, 2005, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, CV Andi Offset, Yogyakarta.
Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
77
Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Pemukiman di Daerah (RP4D).
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031.
C. Jurnal
Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
Direktorat Jendral Perumahan, 2019, Sejarah Perumahan, Kemitraan Habitat, Jakarta.
78
Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
Lisnawati, 2015, Kebijakan Anggaran dan Skema Pembiayaan dalam Mengatasi Backblog Perumahan, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengelolahan Data dan Informasi. No. ISSN 2088-2351, Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015.
Menteri Negara Perumahan Rakyat, 2005, Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Perumahan Rakyat, paparan pada Acara Rakernas II/2005 ASPERSI dan Saresehan Nasional Perumahan Rakyat, Jakarta.
Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. Journal of Social Science Studies, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)
Retnami, Setya, 2001, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
79
Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629- 1634).
Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.
Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR TAHUN 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137-144.
Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Soedjajadi Keman, 2005, Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman, Erlangga, Jakarta.
Suprianto, 2009, Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan OtonomiDaerah, Jurnal Dinamika Hukum, Jakarta.
Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1 12.
Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.
80
D. Internet
A. Manaf dan A. Arimurty, Lembaga Lokal dan Masyarakat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah “JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH& KOTA”, vol.9, no.3, pp.307316,Sep.2013”,
Aurelia, Bernadetha, Oktavira, Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
Agustriana, Diah, Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
Cinta, Wulan Utami, Tanggung Jawab Hukum Developer Terhadap Pembeli Rumah Terkait Belum Dipenuhinya Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman,
Dinda, Gita Cahyani, Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bandar Lampung,
Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kriteria Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
Lovita, Evani, Pelaksanaan Perizinan Pembagunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017,
Panudju, Perumahan dan Pemukiman,
Rosa, Yulinda, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
81
Suparwoko, Woko, Sejarah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan di Indonesia,
Sumarwanto, Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
Sulaiman, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
Wiwaha, Arjuna, Perumahan dan Pemukiman,
Published
2021-05-06
