KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ADAT (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan)

Abstract

Hukum adat merupakan hukum yang turun-temurun yang diikuti satu klan, begitu juga halnya tentang pembagian harta warisan. Pada sistem kekeluargaan patrilieal khususnya batak kedudukan anak perempuan tidak sejajar dengan anak lakilaki, karena dia tidak menjadi ahli waris orang tuanya. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengaturan Umum Mengenai Hukum Waris Adat, Bagaimana Perkembangan Hukum Waris Adat Dalam Suku Batak Toba, Bagaimana Kedudukan Anak Perempuan Dalam Waris Adat Suku Batak Toba Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Pengaturan umum mengenai hukum waris adat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku baginya, yang di Indonesia dikenal ada tiga sistem yaitu sitem patrilineal, sistem matrineal, sistem parental. Pada suku batak khususnya di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan ternyata mengalami pergeseran pengaruh dari faktor pendidikan, faktor perantauan, faktor ekonomi, faktor sosial. Adapun kedudukan anak perempuan dalam waris batak toba pada prinsipnya tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki. Sebaiknya dalam pembagian harta warisan saudara laki-laki harus adil agar tidak ada perselisiahan diantara sesama anggota keluarganya. Dalam pembagian harta warisan lebih dikembangkan kearah hukum nasional (parental/bilateral) yang mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Karna setiap keluarga ingin mempunyai keturunan anak perempuan dan anak laki-laki, dan setiap anak memililiki kepentingan yang berbeda, maka dalam pewarisan adat sebaiknya memperhitungkan kepentingan anak laki-laki dan kepentingan anak perempuan



Kata Kunci: Kedudukan, Anak Perempuan, Harta Warisan, Hukum Adat, Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan