PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KDRT DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

  • Robby Yusuf Syahputra S Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

Tindak kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi, karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial, sehingga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Binjai dalam hal ini sulit untuk melakukan penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya KDRT, kedudukan Unit PPA dalam menangani tindakan KDRT, dan peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya KDRT di Kota Binjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan data diperoleh dari studi lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dengan Aipda Rusdianto Sembiring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, serta juga didukung dengan data yang didapat dari studi literatur atau kepustakaan. Faktor penyebab terjadinya KDRT diantaranya terdiri dari faktor budaya masyarakat, faktor lingkungan sosial, faktor ketidakpatuhan istri terhadap suami, faktor persoalan ekonomi rumah tangga, serta faktor sifat cemburu dan selingkuh. Kedudukan Unit PPA dalam menangani tindakan KDRT yaitu merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak KDRT. Peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya KDRT di Kota Binjai yaitu dengan melakukan peranan yang bersifat preventif yang berupa melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta sosialisasi perlindungan perempuan dan anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Binjai dan peranan yang bersifat represif yang berupa melakukan penindakan terhadap pelaku guna memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi KDRT. Peranan Unit PPA Polres Binjai dalam menanggulangi terjadinya KDRT dirasa masih belum maksimal, terlihat dengan berbagai kendala yang dihadapi pihak PPA Polres Binjai dalam menangani tindak pidana KDRT tersbeut, sehingga hendaknya peran Kepolisian lebih ditingkatkan kembali guna mencegah terjadinya tindak kekkerasan dalam rumah tangga, sebagaimana pememberikan rasa aman terhadap masyarakat yang dalam bersosial di tengah-tengah masyarakat.


Kata Kunci: Peranan, Unit PPA, KDRT

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

Anwar, Yesmil, & Adang, 2009, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

Bakir, R. Suyoto, 2009, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karisma Publishing Group, Tangerang.

Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Sofmedia, Medan.
Gosita, Arif, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta.
Herkutanto, 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung.

Kartono, 2008, Patologi Sosial 1, Rajawali, Jakarta.

Martha, Aroma Elmina, 2012, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2009,Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rahman Nitibaskara, Tubagus Ronny, Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi; Hukum Dan Sosiologi, Peradaban, Jakarta.
Rukmini, Mien, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Alumni, Bandung.
Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, 2011, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Seokanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

----------, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta.









57
64



Suaedy, Ahmad, 2009, Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren, Gresindo, Jakarta.

Subhan, Zaitunah, Kekerasan terhadap Perempuan, LKIS Pelangi Aksara, Yokyakarta.
Syarbaini, Syahrial, 2009, dkk, Dasar-Dasar Sosiologi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2011, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.

Warassih, Esmi, 2012, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang.



B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Struktur Kerja Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak.



C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dan Lain-Lain

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Ediansyah, Rizky, Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, Skripsi Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2016.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.



58
65


Nova, Yulia, Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 Februari 2017.

Purwaningsih, Eni, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2008.

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.

Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Suwarno dan, Pairul, Syah, Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.
Published
2021-05-07