IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar atau pedoman bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan sehingga dimungkinkan tidak akan terjadinya pelanggaran terhadap hak dari tersangka selama proses penyidikan. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah proses penyidikan dalam menerapkan hak-hak tersangka asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Medan. kemudian faktor apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam implementasi hak sebagai asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan. Dimana penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, deskriptif dengan melakukan wawancara langsung pada penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan, Bapak AIPTU Mangiring Siahaan, S.H. selaku penyidik di Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang implementasi hak tersangka sebagaimana telah diatur diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas praduga tidak bersalah selama dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, dimana penyidik dalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dalam memberikan hak tersangka selalu menjungjung tinggi dan menerapkan praduga tidak bersalah selama proses pemeriksaan. Berdasarkan kesimpulan diatas Polrestabes Medan selaku aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas selalu menjungjung tinggi dan menerapkan asas praduga tidak bersalah, namun tidak menutup adanya kemungkinan hambatan yang dialami penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Kata Kunci: Kepolisian, Implementasi, Hak Tersangka, Praduga tak Bersalah, Penyidikan