TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GARDU INDUK PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Studi Penelitian Di Perusahaan Listrik Negara Gardu Induk Simangkuk)

Abstract

Pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN sering mendapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan pembebasan tanah masyarakat. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan Gardu Induk Simangkuk, apa hambatan terhadap pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk, dan bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan PLN untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi terhadap pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris (sosiologis), adapun metode penelitian yang dipakai adalah studi lapangan (field research) dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara pada informan yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN. Pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan gardu induk simangkuk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA yang mengatur bahwa untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 diatur bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kesimpulan adalah pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan gardu induk simangkuk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hambatan dalam pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan gardu induk simangkuk terdiri dari persoalan ganti rugi akibat penentuan harga tanah. Hambatan lainnya adalah dampak pembangunan gardu induk PLN dan infrastruktur kelistrikan. PT PLN (Persero) maupun masyarakat yang tanahnya diambil alih harus berpedoman pada ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Selain itu agar tidak menimbulkan kerugian sudah sepatutnya memperkirakan hambatan-hambatan yang timbul akibat pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk. Jika timbul pemasalahan seharusnya menempuh jalur non litigasi maupun litigasi.

Kata Kunci : Pembebasan Tanah, Gardu Induk PLN