KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Pada Kantor Camat Binjai Kabupaten Langkat)

Abstract

Tenaga honorer bertujuan untuk membantu kinerja PNS dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah, misalnya dalam menjalankan pelayanan publik. Tenaga honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri walaupun istilah Tenaga Honorer tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Kedudukan Hukum dan Status Tenaga Honorer, Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Pemerintah daerah, Bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer yang bekerja di Kantor Camat Binjai.  Metode peneltian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan studi kepustakaan dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.   Hasil penelitian tentang peralihan aturan dari Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang. Namun masalah pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil masih dianggap tidak adil. Karena mereka menganggap sudah berperan besar dalam instansi pemerintahan selama belasan tahun dan meminta kepada pemerintah untuk emisahkan Pengangkatan CPNS antara Tenaga Honorer atau Pegawai Kontrak dengan masyarakat umum.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Status Tenaga Honorer dan Aparatur Sipil Negara