ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHI PUTUSAN BEBAS DALAM PENGADAAN KAPAL WISATA (Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional. Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata (Studi putusan nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn). Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana tinjauan umum terhadap tindak pidana korupsi, yang kedua Bagaimana jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi, dan yang ketiga Bagaimana analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi putusan bebas dalam pengadaan kapal wisata. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat penulis terhadap putusan atau vonis bebas terhadap Terdakwa Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M. dari dakwaan Primair dan Subsidair, merupakan tindakan yang tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim memberikan kembali Putusan Sela agar Jaksa Penuntut Umum dapat mencari lagi alat bukti terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Naik Syaputra Kaloko, S.P., M.M. Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi.

Kata Kunci : Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Hukuman Bebas