PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012

Abstract

ABSTRAK PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan) Pantun Hutapea* Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.** Suci Ramadhani, S.H., M.H.** Peran Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan hak warga binaan haruslah dilakukan dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan pemerintah NOMOR 32 TAHUN 1999 Jo Peraturan Pemerintah NOMOR 99 TAHUN 2012. Situasi aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dalam penelitian ini ditentukan tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama mengenai pengaturan pembinaan tentang pemasyarakatan dalam melaksanakan hak warga binaan, bentuk hak warga binaan dalam menjalankan hukuman, hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaa warga binaan. Jenis Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sumber data dalam penelitia ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki tugas untuk membina warga binaan pemasyarakatan baik itu laki-laki maupun perempuan. Adanya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilatar belakangi oleh masalah terjerumusnya sebagian warga binaan ke dalam tindakan kriminalitas, seperti penipuan, penggelapan uang, pencurian bahkan pembunuhan,dan ketidaktahuan tentang pelanggaran hukum. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembebasan bersyarat diatur didalam pasal 15 sampai dengan KUHP, agar seorang narapidana dapat diusul pembebasan bersyarat maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya seperti yang tercantum didalam pasal 15 ayat (1) KUHP yakni orang yang dihukum penjara dapat dilepaskan dengan persyaratan, bila telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan sekurangkurangnya paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari masa pidananya. Lembaga Pemasyarakat memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan bersyarat dan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan narapidana. 1 Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Warga Binaan