PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGEDAR JENIS SABU (Berdasarkan Putusan PN Medan Nomor 121/Pid.Sus/2017)

Abstract

1ABSTRAK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGEDAR JENIS SABU (Berdasarkan Putusan PN Medan Nomor 121/Pid.Sus/2017) Persada B Sembiring* Dr. surya Nita, SH., M.Hum** Abdul RahmanMaulanaSiregar, SH.,MH.Li*** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap studi putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017. Tentang bagaimana aturan tentang tindak pidana narkotika menurut hukum yang berlaku di Indonesia, faktor penyebab pelaku melakukan peredaran narkotika jenis sabu, dan bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika bagi Pengedar Jenis Sabu Berdasarkan Putusan Nomor 121/Pid.sus/2017/PN.Medan Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif. Alat pengumpulan data yaitu melalui data sekunder dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Negeri dan Undang-undang, bahan hukum sekunder, buku, artikel dan jurnal yang sesuai dengan permasalahan dana bahan hukum tersier, serta kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (library research) dan analisa secara deskriptif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terhadap aturan tentang tindak pidana narkoba menurut Undang-undang No. 35 tahun 20109 tentang narkotika, maka diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dilihat dari hukum pidana materil yang dijatuhkan oleh majelis dalam putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017 terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan rasa keadilan hakim yang mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perkara yang ditangani tersebut. Adapun ganjaran tentang pelaku pengedar narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim didalam memberikan putusan didasarkan pertimbangan yang sesuai hati nurani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar pemidanaan yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkotika mencapai tujuan hukumnya, terutama tujuan kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku. Untuk itu diperlukan pemahaman konsep Double track system pada Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata kunci : Pertanggungjawaban, pidana, narkotika, pengedar sabu