ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018)
Abstract
ABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018)
Wilson Wirawan1 Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.** Ismaidar, S.H., M.H.**
Korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan serius dan mewabah, tidak hanya di perkotaan, namun sudah merambah sampai tingkat daerah. Tindak pidana korupsi di pedesaan bahkan, banyak dilakukan justru oleh orang-orang yang cukup terpandang karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa atas ragam modus tindak pidana korupsi belum memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, penerapan hukum pidana materiil, dan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas desa Kedung Solo. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian normatif, metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, KUHAP, Undang Undang, dan Permendagri, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengaturan hukum terkait pedoman pengelolaan kekayaan desa desa diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sedangkan pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan unsur-unsur dalam dakwaan dan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Penjatuhan putusan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 telah memenuhi unsur-unsur pidana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Jual Beli, Tanah Kas Desa
Downloads
Download data is not yet available.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Andi Hamzah, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, PT. Sofmedia, Jakarta.
Arsyad H. Jawade Hafidz, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta.
Chazawi Adami, 2017, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Djaja Ermansjah, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta.
Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung.
Guse Prayudi, 2010, Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta.
Hartanti Evi, 2012, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Nurdin H. Muhammad, 2014, Pendidikan Antikorupsi : Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2018, Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada.
Sudarto, 2007, Hukum Dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung.
Sulistia Teguh & Aria Zurnetti, 2012, Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Syamsuddin Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
Waluyo Bambang, 2018, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi), Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Makalah dan Laporan
Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum”. Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47
Effendi, Erdianto, 2010, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor enyebabnya, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus. Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.
Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. Jurnal hukum responsif, 7(2), 30-39.
Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. Jurnal hukum responsif, 6(6), 93-104
Ismaidar, Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi, Jurnal Doktrin, Vol. 3, No. 5, Januari 2015, hal. 7.
Ismaidar, Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hal. 60.
Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan idana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn, 2329-9150.
Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. Jurnal doktrin, 3(6).
Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. Jurnal hukum responsif, 5(5), 100-108
Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
Supraptiningsih Umi, 2010, Upaya Hukum Dalam Perlindungan Tanah Kas Desa, Yuridika, Vol. 25 No. 3.
Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkanmeninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). Jurnal hukum responsif, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. Jurnal hukum responsif, 7(7), 1-10.
Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama.
Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. Jurnal hukum responsif, 7(7), 145-157
Yasmirah Mandasari Saragih, The Efforts Of Eradication Of Corruption Through Instruments Of Money Laudering Law And Return Actors’ Assets, Unissula Press, The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020”, 2016, hal. 277
D. Internet
Islami Rahmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18037/RAHMAT %20ISLAMI%20FAKULTAS%20HUKUM.pdf?sequence=1, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 19.35 WIB.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) web versi Daring, Analisis, https://kbbi.web.id/analisis, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 14.16 WIB.
Paturusi Azharul Nugraha Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 17.45 WIB.
Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 05/PID /2011/PT.MKS), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY 4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5 OA==.pdf, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 19.25 WIB.
A. Buku
Andi Hamzah, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, PT. Sofmedia, Jakarta.
Arsyad H. Jawade Hafidz, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta.
Chazawi Adami, 2017, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Djaja Ermansjah, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta.
Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung.
Guse Prayudi, 2010, Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta.
Hartanti Evi, 2012, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Nurdin H. Muhammad, 2014, Pendidikan Antikorupsi : Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2018, Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada.
Sudarto, 2007, Hukum Dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung.
Sulistia Teguh & Aria Zurnetti, 2012, Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Syamsuddin Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
Waluyo Bambang, 2018, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi), Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Makalah dan Laporan
Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum”. Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47
Effendi, Erdianto, 2010, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor enyebabnya, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus. Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.
Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. Jurnal hukum responsif, 7(2), 30-39.
Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. Jurnal hukum responsif, 6(6), 93-104
Ismaidar, Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi, Jurnal Doktrin, Vol. 3, No. 5, Januari 2015, hal. 7.
Ismaidar, Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hal. 60.
Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan idana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn, 2329-9150.
Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. Jurnal doktrin, 3(6).
Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. Jurnal hukum responsif, 5(5), 100-108
Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
Supraptiningsih Umi, 2010, Upaya Hukum Dalam Perlindungan Tanah Kas Desa, Yuridika, Vol. 25 No. 3.
Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkanmeninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). Jurnal hukum responsif, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. Jurnal hukum responsif, 7(7), 1-10.
Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama.
Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. Jurnal hukum responsif, 7(7), 145-157
Yasmirah Mandasari Saragih, The Efforts Of Eradication Of Corruption Through Instruments Of Money Laudering Law And Return Actors’ Assets, Unissula Press, The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020”, 2016, hal. 277
D. Internet
Islami Rahmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18037/RAHMAT %20ISLAMI%20FAKULTAS%20HUKUM.pdf?sequence=1, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 19.35 WIB.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) web versi Daring, Analisis, https://kbbi.web.id/analisis, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 14.16 WIB.
Paturusi Azharul Nugraha Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 17.45 WIB.
Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 05/PID /2011/PT.MKS), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY 4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5 OA==.pdf, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 19.25 WIB.
Published
2021-06-21
