Analisis kinerja keuangan Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio likuiditas rasio kemandirian keuangan daerah, modal kerja dan surplus/defisit

Abstract

ABSTRAK Otonomi daerah dapat memberikan sebuah aksi bagi pemerintah daerah dimana aksi tersebut merupakan sebuah peluang maupun tantangan. Peluang dapat diartikan bagi pemerintah daerah yang memiliki tingginya potensi Sumber Daya Alam yang memadai untuk dapat dikelola sendiri, sedangkan bagi pemerintah daerah yang memiliki rendahnya potensi Sumber Daya Alam merupakan menjadi sebuah tantangan. Akibatnya masalah yang selalu muncul pada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan untuk pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 hingga 2019 dan tingkat kestabilan dalam mengelola sumber dayanya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 hingga 2019. Data akan dianalisis dengan menggunakan empat rasio keuangan yaitu : A. Rasio Likuiditas, B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, C. Modal Kerja, D. Surplus/Defisit. Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari: A. Rasio Likuiditas sangat besar untuk tiga tahun anggaran, namun terjadi ketidakstabilan pada 2 tahun anggaran B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah, C. Modal Kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh menurun atau meningkatnya nilai modal kerja setiap periode D. Surplus/Defisit hasil analisa pada lima tahun anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa 2 tahun anggaran terjadi selisih kurang (defisit). Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, Surplus/Defisit.