MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN (UP3) BINJAI

Abstract

ABSTRAK Sebagai salah satu badan pemerintah PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang bergerak di bidang jasa kelistrikan. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai wajib melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai merupakan satu satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sendiri telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan Memiliki Kewajiban Menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pekerjaan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain tersebut dimana pemotongannya tersebut berdasarkan nilai pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai. Kendala pun sering timbul pada saat proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dari pembahasan di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada perusahaan tersebut dalam laporan Tugas Akhir ini dengan mengangkat judul “MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BINJAI”. Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat PerjanjianKerja, Pelaporan.