Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib 4 Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Abstract

ABSTRAK Peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang perpajakan cukup banyak, baik itu yang mengubah ketentuan yang telah ada sebelumnya maupun yang membuat ketentuan baru. Semuanya itu untuk ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum. Melalui pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah wajib pajak orang pribadi atau badan sudah melaksanakan kepatuhan pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan paraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dari waktu ke waktu meningkat. Penelitian ini dilaksanakan melalui Pemeriksaan pajak yang merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ini diawali dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan dilanjutkan dengan peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian, Surat Penerbitan Hasil Pemeriksaan (SPHP) serta closing conference. Setiap alur pemeriksaan diatur pula hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun Pemeriksa agar terjadi fairness selama proses pemeriksaan. Dalam proses pelaksanaan Wajib Pajak berhak melihat SP2, wajib meminjamkan dokumen, mendapat penyampaian SPHP, closing conference, mengadakan pembahasan dengan Tim QA dan mengisi kuisioner. Pada bagian laporan, tahapan yang dilakukan adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadikan acuan sebagai dasar terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Adapun kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti, Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya oleh pemeriksa, dalam hal ini tidak melapor pada lurah setempat sehingga pemeriksa terhambat dan wajib pajak tidak kooperatif. Kata Kunci: Alur Pemeriksaan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak Badan.