ANALISIS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

  • REZA ARYA PRATAMA Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

ABSTRAK Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Oleh karenanya , instansi pemerintah dan perusahaan yang menggaji pegawai atau karyawan wajib mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisa perhitungan, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang digunakan adalaha jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perhitungan, pemotongan serta pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kata Kunci: Perhitungan PPh Pasal 21, Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA
Adriani, P.J.A. 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta, Penerbit
Andi.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/Pj/2012 Tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komperehensif Perpajakan Indonesia
Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah Beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008
Soemitro, Rochmat. 2012. Perpajakan. Yogyakarta. Andi.
Sudirman, Rismawanti dan Antong Amirudin. 2016. Perpajakan Pendekatan
Teori dan Praktek. Malang: Empat Dua Media
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta: PT. Salemba Empat.
Zuldafrial. 2012. Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Media Perkasa.
www.pajak.go.id
www.perpajakan.go.id
disdik.sumutprov.go.id
Published
2021-06-22