Tata Cara Penyelesaian Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Terhadap Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kanwil DJP Sumut I

Abstract

ABSTRAK Surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 adalah salah satu kebijakan penting dalam rangka memberikan asas keadilan terhadap wajib pajak. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan, akan memberikan manfaat bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Selain itu surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini meminimalkan pemeriksaan pajak yang terjadi karena dengan hanya menunjukkan surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 terhadap lawan transaksi maka pajak yang dikenakan tidak berlapis dan mentiadakan adanya kelebihan bayar dalam sistem perpajakan. Surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 merupakan surat yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dihapus pajak yang bersifat tidak final dan hanya dikenakan pajak 0,5% sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan adanya surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini membawa efek positif bagi para Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu karena dengan adanya sistem ini wajib pajak hanya mengajukan surat untuk memperoleh surat keterangan melalui tata caranya dan ketika sudah menerima surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23, Wajib Pajak hanya memfotokopi saja surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tanpa perlu repot-repot melegalisasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat menjawab keresahan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan semakin giat lagi dalam menjalankan usahanya masing-masing. Kata Kunci: Tata Cara Penyelesaian, Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23, Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Pajak Penghasilan Pasal 23.