PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Dina Erliana* Abdullah Syafii, SH., MH† Dina Andiza, SH., M.Hum Pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Namun, apakah jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk investor dalam negeri tersebut telah sesuai dan telah dijalankan sepenuhnya. Rumusan masalah skripsi ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan, bagaimana kendala investor dalam memperoleh perizinan dan bagaimana pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan berisikan tata cara penanaman modal dalam negeri, syarat-syarat dan manfaat penanaman modal dalam negeri, faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri dan perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan. Kendala investor dalam memperoleh perizinan berisikan macam-macam perizinan, prosedur memperoleh perizinan, fungsi, tujuan, bentuk dan isi perizinan serta kendala investor dalam memperoleh perizinan. Pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor berisikan pengaturan hukum perizinan dalam bidang investasi, tanggungjawb investor dalam melakukan penanaman modal dan pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor. Perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kendala investor dalam memperoleh perizinan antara lain Ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, akan tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor dapat dilihat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Agar investor diberikan perlindungan hukum yang jelas, karena investor sangat mempengaruhi majunya suatu daerah. Agar dinas penanaman modal memberikan pelayan dan arahan yang baik bagi investor, mengingat begitu pentingnya investor dalam kemajuan perekonomian suatu daerah. Agar pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam mencari investor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Penanaman Modal Dalam Negeri, Perkebunan