PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. BANK CIMB NIAGA CABANG MEDAN

Abstract

ABSTRAK Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidak sesuaian antara apa yang tercantum dalam brosur/iklan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yang ditandatangai oleh konsumen. Perjanjian Kredit perumahan rakyat (KPR) terkadang banyak merugikan nasabah selaku konsumen. Dimana pencantuman klausula-klausula dalam suatu perjanjian kredit telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart dimana akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yang kemudian akan dibahas di dalam bab skripsi ini adalah : Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit perumahan rakyat antara Bank CIMB Niaga dengan konsumen dan bagaimana upaya perlindungan hukum dari pelaksanaan perjanjian kredit perumahan rakyat terhadap klausula baku pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit perumahan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer (hasil wawancara dilapangan) yakni pada Bank CIMB NIAGA Cabang Medan dengan Bapak Hartanto selaku Staf Bagian Administrasi Kredit Bank CIMB NIAGA Cabang Medan, Bapak Andiyaksa Rukito dan Bapak Rudolf Sitanggang selaku Konsumen. bahan hukum sekunder (peraturan perundangundangan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian kredit perumahan rakyat pada intinya diatur dalam KUH Perdata, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. Dalam perjanjian kredit perumahan rakyat (KPR) pada Bank CIMB Niaga tidak ditemukan klausula baku yang isinya memberatkan nasabah, menurut Bapak Andiyaksa Rukito dan Bapak Rudolf Pardede, sebelum pelaksanaan perjanjian KPR, Pihak Bank CIMB Niaga menjelaskan secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur selama perjanjian itu berlangsung. Upaya Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit perumahan rakyat (KPR) selain dilindungi oleh UU, Pihak Bank CIMB NIAGA juga menjelaskan secara jelas isi dari perjanjian kredit tersebut dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk membaca dan memahami agar tidak merasa dirugikan atau diberatkan dengan klausula baku tersebut.serta menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang bakal diterima oleh nasabah apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Saran penulis kepada pihak Bank CIMB Niaga dalam membuat perjanjian KPR kedepannya agar membuat klausula perjanjian yang seimbang antara kreditur dengan debitur, sehingga kedepannya tidak ada nasabah yang merasa diberatkan atas klausula dalam perjanjian KPR. Kata Kunci : Nasabah, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Kredit Perumahan Rakyat.