PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0678/PDT.G/2014/PA.BKN.

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0678/PDT.G/2014/PA.BKN. Feni Suheli* Drs. M. Syarif, S.HI., M.H** Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi** Undang-undang perkawinan sejatinya mengatur segala kebaikan bagi pasangan suami istri yang terikat secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing menurut undang-undang ini dengan pengharapan kesejahteraan dan kebahagian pernikahan tersebut. Perkawinan yang putus karena perceraian banyak menyebabkan anak-anak yang tidak mengetahui apa-apa, akhirnya menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan haknya. Dengan banyaknya kasus perceraian dalam usia pernikahan yang masih muda, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian yang usianya masih sangat membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia, kedudukan anak yang belum mumayyiz akibat putusnya perkawinan dan perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat putusnya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/ PA.Bkn). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Kedudukan anak yang belum mumayyiz akibat putusnya perkawinan kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak dan Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat putusnya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/ PA.Bkn) yaitu majelis hakim masih mengedapankan hanya pada aspek ekonomi saja, yaitu nafkah dan pendidikan tanpa melihat aspek kebutuhan dan hak anak lainnya. Kata kunci: Anak, Perkawinan, Hak Asuh