PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 1661/PID.B/2015/PN.LBP)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 1661/PID.B/2015/PN.LBP) Meilinus Adri Ganti Pelindung Hati Gulo Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H Dr. Firman Halawa, S.H., M.H Masalah upah merupakan masalah yang paling sering dipermasalahkan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang dapat mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan kerja. Bagi pihak pekerja/buruh memandang upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, sementara dipihak pengusaha memandang upah sebagai salah satu beban yang harus dipikul karena merupakan bagian dari biaya produksi. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Tenaga Kerja, Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dan Bagaimana Penegakan hukum pidana Ketenagakerjaan pada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan hukum normatif dan metode pendekatan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/pid.b/2015/ PN.Lbp. Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa pembayaran upah di bawah Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) tidak hanya mendapat sanksi pembayaran denda oleh terdakwa tetapi juga dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 90 ayat (1) juncto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasan pembayaran upah di bawah UMSK dikarenakan situasi dan kondisi perusahaan yang tidak mampu secara finansial dengan membuat kesepakatan bersama antara pekerja/ buruh dengan perusahaan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena PT Karunia Makmur belum mengajukan penangguhan pembayaran upah di bawah UMSK ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan batal demi hukum sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Amaluddin Alias Ali selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembayaran Upah, Pidana Ketenagakerjaan