TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Abstract

ABSTRAK TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Muhammad Alvin Dwi Putra* Sumarno, SH., MH. Chairuni Nasution, SH., M.Hum. Dalam hal kewenangan tembak di tempat yang dimiliki aparat kepolisian tidak boleh digunakan dengan sembarangan namun hanya digunakan untuk hal-hal yang mendesak saja dan menurut prosedur yang ada mengenai tembak di tempat. Di sini penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Hal Penangkapan dengan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan yuridis tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dan bagaimana analisa hukum tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pihak kepolisian dalam hal menjalankan tugasnya dituntut agar selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga setiap tindakan yang diambil oleh setiap aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditinjau secara umum fungsi aparat kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang didalamnya ada aspek yang harus dijaga yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Tinjauan yuridis tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dapat dilihat dari prosedur tembak di tempat yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan yaitu pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat dapat diberlakukan dan dalam pelaksanaan tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus mnenghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang agar tidak melanggar HAM. Kata Kunci : Tembak Di Tempat, Kematian, Penangkapan.