PERAN KOMITE MEDIK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DOKTER MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS TERHADAP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite medik dalam upaya perlindungan dokter dalam pelayanan medis di era jaminan kesehatan nasional menurut Undang – Undang nomor 29 tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma – norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan serta norma – norma yang ada dalam masyarakat. sedangkan tipe penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan menemukan gejala – gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diajukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peran yang signifikan bagi komite medik dalam upaya perlindungan dokter dalam pelayanan medis di era jaminan kesehatan nasional sekarang ini, berdasarkan Undang – Undang nomor 29 tahun 2004. Dimana, jika seorang dokter telah melakukan tindakan medik sesuai perundang – undangan dan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia, maka bagi dokter yang telah melakukan tindakan medik yang sesuai dengan standar profesi dan standar operational procedure (SOP) maka tidak patut untuk dipersalahkan dan mengenai cara penyelesaian sengketa medis pada pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Proses mediasi yang termasuk dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) yang telah sesuai menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 29 yang menyatakan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Kata Kunci : Komite Medik, Perlindungan Dokter, Pelayanan Medis
Downloads
References
A. Buku
Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal
label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision
on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai
city). International journal of global sustainability, 1(1), 55-66.
Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited
liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp.
87-100.
Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang
sosiologi hukum”. Prosiding seminar nasional menata legislasi demi
pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata
kelola perusahaan yang baik”. Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha
bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of
halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing
decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha
tilaar in binjai city)”. International journal of global sustainability, issn 1937-
7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional
development strategy city field services for clean water needs”. International
journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp.
385-397
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar
Maju, Bandung 2011
Danny Wiradharma, Inge Rusli, Dionisia Sri Hartati. Alternatif
Penyelesaian Sengketa Medik. Jakarta: Sagung Seto, 2012.
Dr. H. Syamsul Machmud. S.H.,MH, Penegakan Hukum Dam Pelindunagn Hukum
Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktik, Karya Putra Darwati
Bandung, 2012.
Eka Julianta Wahjoepramono, Hukum Pidana Malpraktik Medik.
Yogyakarta: Andi, 2010
Endang Kusuma Astuti Panjaitan Terapeutik dalam upaya pelayanan medis dirumah
Sakit. Bandung. Citra Aditya Bakt, 2009.
Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang
dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun
2012 tentang sistem
peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168
Hermian Hadiati Kuswadji. “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum
dalam mana dokter sebagi salah satu pihak)”. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2013
J.H.King. THE law OF Medical Malpractice in a Nutshell, West Publising
Co. St. Paul Min. Hal 10-18
Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan
pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011
tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
Koeawadji, Hermian Hadiati. “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum
dalam mana dokter sebagi salah satu pihak)”. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2013
Mas Achmad Santoso, Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia, Materi Pelatihan
tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Reslution/ADR),
UNDIP dan DEPKEH, Semarang, 10 -13 April 1999.
Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west
sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn,
2329-9150
Prihato Adi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan
Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran, Tesis Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2010.
Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. Jurnal doktrin, 3(6)
Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element
analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop
conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108).
Iop publishing.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undangundang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. Jurnal hukum responsif, 5(5),
100-108
Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan
hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation,
universitas andalas)
Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya
orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing
tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). Jurnal hukum responsif, 5(5), 1-12.
Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. Jurnal
hukum responsif, 7(7), 1-10.
Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal
penelitian medan agama
Totok Suriaatmadja dan Faiz Mufdi. Aspek Tanggung Jawab Perdata dalam
Hukum KesehatanTerutama dalam Malpraktek. (IKAHI dan IDI Cabang Sekayu,
2016
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktek Kedokteran. Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Skait.
Peraturan Mentri Kesehatan No. 755/ Menkes/Per/IV/2011 Tentang
Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit.