AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ASURANSI OLEH PERUSAHAAN (STUDI PUTUSAN NO : 343/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Abstract

ABSTRAK Perjanjian asuransi (surety bond) didalam perjanjian pemborongan bangunan para pihak yaitu yang memborongkan (obligee), pemborong (principal), dan perusahaan asuransi (surety company). Perjanjian pemborongan berlaku bagi pekerjaan umum yang diborongkan baik oleh instansi pemerintah juga bagi pemborongan bangunan oleh pihak swasta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah isi perjanjian asuransi pada Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN Mdn, Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi surety bond Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN Mdn, Bagaimana akibat hukum dari perjanjian asuransi surety bond apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi kepada nasabahnya. Asuransi bertujuan “untuk memberikan perlindungan, tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya” bagi tertanggung. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh surety company adalah dengan mengadukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk nilai klaim, apabila tidak menemukan titik terang maka melalui jalur pengadilan. Akibat hukum dari terjadinya wansprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka dapat diadili dimuka pengadilan. Analisis penulis dalam perkara Putusan No: 343/Pdt/2017/PN Mdn penggugat seharusnya dapat mempersiapkan gugatannya, agar dapat memenuhi syarat-syarat formil, sehingga gugatannya dapat diterima. Meskipun dalam Putusan No: 343/Pdt/2017/PN Mdn, penggugat selaku penerima jaminan (obligee) berada dipihak yang kalah, tetapi cara-cara yang telah ditempuh oleh penggugat dirasa sudah tepat. Hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh tergugat sebelumnya sampai akhirnya melalui jalur pengadilan. Kata kunci : Wanprestasi, Asuransi, dan Surety Company