Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Medan
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan apakah telah sesuai dengan yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Medan hanya mencapai 65% dari target dan hal ini diketahui dari perincian yang di input ke SIMDA. Dinas Perhubungan Kota Medan melihat perincian yang telah diinput ke SIMDA dan menunjukkan bahwa target penerimaan parkir sepanjang 2016 tidak tercapai. Sebab di ruas jalan manapun kendaraan parkir selalu ada kutipan. Itu tak terlepas dari mobilisasi para juru parkir (jukir) liar yang tampak terakomodir dengan baik. SIMDA memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dari mulai mencatat/menginput data, proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Kualitas Laporan Keuangan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA, antara lain : a) Relevan, penerapan SIMDA Keuangan sangat membantu pegawai akuntansi dan pelaporan dalam menyusun laporan keuangan, b) Andal, penyajian laporan keuangan yang jujur dan dapat diverifikasi serta bersifat netral. Hampir tidak pernah terjadi keluhan pengguna laporan keuangan selama penerapan SIMDA, c) Dapat dibandingkan,dengan pemakaian SIMDA maka pengguna akan melaksanakan konsistensi kebijakan keuangan dan laporan keuangan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Dapat Dipahami, bentuk informasi laporan keuangan dan istilah informasi dalam laporan keuangan sangat mudah dipahami oleh pengguna dengan latar belakang pendidikan. Kata Kunci : Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Downloads
References
Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
& Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (International Financial
Reporting Standard). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 7(2), 1-11.
Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank
Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 10(1), 145-162.
Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam
Puisi-Puisi WS Rendra.
Halens Ryanlie Ole, (2014), Jurnal “Analisis Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan SKPD“ (Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa
Tenggara), Vol.3 No.2 Jurnal Accountability
Halim, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogjakarta: UUP STIM YKPN
Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidyon The
Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor
Households. In 1st Economics and Business International Conference
2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.
Mardiasmo, 2002. Keuangan Daerah atau Anggaran Daerah. Yogjakarta: ANDI
Nasution, A. P. (2018). Pengaruh Independence In Fact & Independence In
Appearance Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal
Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 154-
164.
Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan
Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI
KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 7(2), 207-224.
Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna
Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 101-114.
Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan
masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. Jurnal
Perpajakan, 1(1), 37-53.
Nilawati, 2008. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
pengeluaran: lampung tengah
Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini
Audit. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi
Akuntansi, 5(2), 151-159.
Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. JURNAL
PERPAJAKAN, 1(1), 80-94.
Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di
Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan
Dan Kemiskinan. Kajian Akuntansi, 19(1), 09-18.
Sugiono, 2003. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
Yani, Ahmad. 2002. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Jakarta: Grafindo
Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan
Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi
Jurusan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(1), 13-20.
Peraturan pemerintah, Nomor 58. Tahun 2005. Tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Peraturan Mentri Dalam Negeri, No.55 Tahun 2008. Tentang Tata cara
penatauasahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban
bendahara serta penyampaiannya
Peraturan Walikota. 2014.Perwal. Nomor 50. Tahun 2014. Tentang Pajak
Retribusi Parkir
Peraturan Pemerintah, Nomor 71. Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Peraturan Pemerintah, Nomor 54. Tahun 2005. Tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah, Nomor 6. Tahun 2006. Tentang pengelolaan barang milik
negara
Peraturan Pemerintah, Nomor. 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah
Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang No.17 Tahun 2003. Tentang
Keuangan Negara
Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No.1 Tahun 2004. Tentang
Perbendaharaan Negara
Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Tentang
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang No.17. Tahun 2003. Tentang
Keuangan Daerah
Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang
penyusunan dan penetapan APBN/APBD
No.17 Tahun 2003. Tentang
Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang
Perbendaharaan Negara
No.1, Tahun 2004. Tentang
Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang.
Pemerintah Daerah
