TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat)

Abstract

ABSTRAK Penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restoratif justice meliputi : tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor apa saja yang digunakan terhadap anak dalam restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana anak. Bagaimana tanggung jawab penyidik dalam pelaksanaan restoratif Justice pada penyelesaian perkara pidana anak pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam pelaksanaan restoratif Justice pada penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mencoba mendeskripsikan mengenai penerapan restoratif justice pada penyelesaian pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan anak di bawah umur oleh Unit PPA Satreskrim Polres Langkat. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan restoratif Justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : tindak pidana yang dilakukan oleh anak, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat dalam melaksanakan restoratif Justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib (imperatif). Hambatan penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam pelaksanaan restoratiff Justice adalah sulitnya mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan dari para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyidik, Restoratif Justice