Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Menggunakan Uang Persediaan Pada Pemerintah Kota Binjai

  • Riza Septika Sari Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

ABSTRACT This study aims to find out how the cash disbursement procedure mechanism with non-cash transaction methods in the Binjai City Government environment. And to find out how the city government of Binjai overcame various obstacles in conducting non-cash transactions. This study uses descriptive / qualitative methods by matching empirical reality with the prevailing theory, evaluating based on applicable regulations and drawing conclusions. The results of the study show that the Cash Expenditure System and Procedure for Inventory Money (UP) on the OPD of the Binjai City Government is in accordance with the Mayor's Instruction Circular Number 900-5982. It is better for the Binjai City Government to carry out intense internal control on financial management by increasing the supervision and checking of the first file so that funds are quickly processed, and regularly conducting training and socialization to the treasurers so that they can improve the quality of human resources. system and procedure for disbursing cash Inventory money, especially in the implementation of non-cash transactions. Keywords : System, Cash Expenditure Procedure, Inventory Money.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA
Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam
Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis:
Jurnal Program Studi Akuntansi, 4(2), 19-23.
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta.
Salemba Empat.
Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan
Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini
Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 82-92.
Dewi, Lia Kania. Kebijakan Transaksi Non Tunai. Sekretaris BPKPAD. Bogor
Fadly, Y. (2011). An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland’s Carry
Me Down.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Iswara, Anggraeni SH. Transaksi Non Tunai. Arahan kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah. Bogor.
Lahay, Olivia Novita. (2013). Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur
Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi
Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas
Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013,
Hal. 508-518.
Mahmud, Rahmad. (2016). Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas
Dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota
Manado (analysis of systems and procedures using the cash outlay of
money supply in the social department manado city). Universitas Sam
Ratulangi Manado .Jurnal EMBA 692 Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal.
692-702.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres
Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidyon The
Expenditure of Public Family Consumption And
Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business
International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.
Novalina, A. (2018). Analisis Prediksi Pelemahan Ekonomi Indonesia Rezim
Depresiasi Kurs. JEpa, 1(1), 1-11.
Narimawati, U. (2008). Teknik Teknik Analisis Multivariate Untuk Riset Ekonomi.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Pasuhuk, Fitra Helena. (2018). Evaluasi Sistem dan Prosedur Uang Persediaan (UP)
pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurusan
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3),
2018, 294-302.
Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 99-111.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
Rusiadi, R. (2018). Pedoman Sentra Jurnal Online. JEpa, 3(1), 1-10.
Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap
Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di
Kota Binjai. Jumant, 8(2), 68-78.

Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di
Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan
Dan Kemiskinan. Kajian Akuntansi, 19(1), 09-18.
Rusiadi, R. (2018). Pedoman Sentra Jurnal Online. JEpa, 3(1), 1-10.
Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap
Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di
Kota Binjai. Jumant, 8(2), 68-78.

Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di
Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan
Dan Kemiskinan. Kajian Akuntansi, 19(1), 09-18.
Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada
Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia
Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di
Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 8(2), 54-68.
Setyosari, Puanaji. (2010). Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan.
Jakarta: Kencana
Puspitawati, dkk. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Raja, Hady Kharitzah. (2016). Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang
Persediaan dan Ganti Uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate
Maluku Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.3
September 2016, Hal. 583-591.
Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence
and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus.
Manag. Invent, 6(7), 62-65.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ dan 910/1867/SJ Tahun
2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah
Daerah
Surat Edaran Instruksi Walikota Binjai Nomor 900-5982 tentang Pelaksanaan
Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
Susanto, Azhar. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
Sutarman. (2009). Pengantar teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Tuerah, Fretty Sofia. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. jurnal
EMBA. Vol.1 No.3 September 2013.
Tresnayanti, Ritta. (2017). Implementasi Transaksi Non Tunai. Kepala Bidang
Pembendaharaan dan Akuntansi BPKPAD. Bogor.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
http.bpskotabinjai.go.id
http://bppkad.wonosobokab.go.id
Published
2019-06-24