Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Sipispis Kecamatan Sipispis)
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini berjudul Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance (Studi kasus Desa Sipispis Kecamatan Sipispis). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Sipispis Kecamatan Sipispis telah menerapkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam tahap Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat didalamnya. Tahap Pelaporan dan Pertanggujawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan. Desa Sipispis Kecamatan Sipispis dalam LAN dan BPKP pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini sudah mewujudkan prinsip Good Governance berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Good Governance
Downloads
Download data is not yet available.
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Abdullah, S. dan Asmara, Nurdin. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam
Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor
Publik. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006
Apriliana Riska. (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good
Governance.
Diansari, Rani Eka. (2015) Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus
Seluruh Desa di Kecamatan Kledug Kabupaten Tamanggung Tahun 2013.
Fiedler, Fred A, (1964). Atheory of Leadership Effectiveness.Mc. GrawHill Book CO.
New York
Ivancevich, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga
Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. Teknik Proyeksi Bisnis.USU Press.
Medan
Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi.2013. Metode Penelitian.USU Press. Medan
Krina P, Loina Lalolo. (2003). Indicator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi dan Partisipasi. Bapennas: Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.
Miner, John. B. 1990. Organizational Behavior: Performance and Productivity. New
York: Random House
Okteresa, dkk. 2015 Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Peraturan
perundang-Undangan:
Safitri, Teti Anggita. (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan
Good Governance.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian, Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabets, CV
Toksoz, Fikret. (2008). Good Governance: Improving Quality of Life. Istanbul:
TESEV Publication
Warsono, Floyd A. et.al. . 2014. Akuntansi Lamjutan. Edisi kedelapan. Indeks
Widodo, S. E. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta: Pusaka Pelajar
JURNAL :
Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent
the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic
Collaboration Model. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59
Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap
Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada
Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 11(1), 189-
206.
Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan
Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. JEpa, 4(2), 119-
132.
Arifiyanto, Dwi Febri. (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Jember Tahun 2012. E-Joernal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi
Universitas Jember.
Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose
Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Soumatera Law Review,
Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016) Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa
Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala
Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1:1-14.
Febrina, A. (2019). Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi
Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek). Jurnal Abdi Ilmu, 12(1),
55-65.
Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam
Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. JEpa, 3(2),
133-149.
Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... &
Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance
Model based on Indonesia Science and Technology Index. In Journal of Physics:
Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
Kurrohman, Taufik. (2015). Accountability of Planning on Village Fund
llocation Osing Community in Banyuwangi. International Conference on
Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional
Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas
Pembangunan Panca Budi. Jumant, 11(1), 67-80.
Nasution, A. P. (2019). Implementasi e–budgeting sebagai upaya peningkatan
tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. Jurnal akuntansi
bisnis dan publik, 9(2), 1-13.
Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of
halal label and purchase behaviour. Journal of Business and Retail Management
Research, 12(2).
Pramono, C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di
Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 62-78.
Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,
transparansi publikdan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan
pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 8(1), 99-111.
Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in
Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. International
Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
Ruksamin, Hardi (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund
Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal of Management and
Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 EISSN 1925- 4733
Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap
Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli
Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.
Yanti, E. D., & Sanny, A. The Influence of Motivation, Organizational Commitment,
and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas
Pembangunan Panca Budi.
PERATURAN PERUNDANGAN :
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah. No. 72 Tentang Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Jakarta.
Republik Indonesia. 2016 Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta.
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5. tentang Tata Cara Perhitungan dan
Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai
INTERNET :
BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Warta
Pengawas Vol. XXII/Edisi HUT Ke-70 RI /2015. ISSN: 0854-0519. 17
November 2016. www.bpkp.go.id.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 7
Desember 2016. www.djpk.kemnkeu.go.id
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015).
Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 7
Desember 2016. www.djpk.kemkeu.go.id.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). Kebijakan Dana Desa TA 2016
7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian dan
Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Workshop Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. www.kemenkeu.go.id
BUKU :
Abdullah, S. dan Asmara, Nurdin. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam
Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor
Publik. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006
Apriliana Riska. (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good
Governance.
Diansari, Rani Eka. (2015) Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus
Seluruh Desa di Kecamatan Kledug Kabupaten Tamanggung Tahun 2013.
Fiedler, Fred A, (1964). Atheory of Leadership Effectiveness.Mc. GrawHill Book CO.
New York
Ivancevich, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga
Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. Teknik Proyeksi Bisnis.USU Press.
Medan
Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi.2013. Metode Penelitian.USU Press. Medan
Krina P, Loina Lalolo. (2003). Indicator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi dan Partisipasi. Bapennas: Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.
Miner, John. B. 1990. Organizational Behavior: Performance and Productivity. New
York: Random House
Okteresa, dkk. 2015 Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Peraturan
perundang-Undangan:
Safitri, Teti Anggita. (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan
Good Governance.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian, Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabets, CV
Toksoz, Fikret. (2008). Good Governance: Improving Quality of Life. Istanbul:
TESEV Publication
Warsono, Floyd A. et.al. . 2014. Akuntansi Lamjutan. Edisi kedelapan. Indeks
Widodo, S. E. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta: Pusaka Pelajar
JURNAL :
Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent
the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic
Collaboration Model. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59
Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap
Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada
Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 11(1), 189-
206.
Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan
Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. JEpa, 4(2), 119-
132.
Arifiyanto, Dwi Febri. (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Jember Tahun 2012. E-Joernal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi
Universitas Jember.
Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose
Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Soumatera Law Review,
Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016) Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa
Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala
Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1:1-14.
Febrina, A. (2019). Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi
Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek). Jurnal Abdi Ilmu, 12(1),
55-65.
Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam
Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. JEpa, 3(2),
133-149.
Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... &
Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance
Model based on Indonesia Science and Technology Index. In Journal of Physics:
Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
Kurrohman, Taufik. (2015). Accountability of Planning on Village Fund
llocation Osing Community in Banyuwangi. International Conference on
Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional
Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas
Pembangunan Panca Budi. Jumant, 11(1), 67-80.
Nasution, A. P. (2019). Implementasi e–budgeting sebagai upaya peningkatan
tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. Jurnal akuntansi
bisnis dan publik, 9(2), 1-13.
Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of
halal label and purchase behaviour. Journal of Business and Retail Management
Research, 12(2).
Pramono, C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di
Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 62-78.
Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,
transparansi publikdan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan
pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 8(1), 99-111.
Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in
Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. International
Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
Ruksamin, Hardi (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund
Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal of Management and
Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 EISSN 1925- 4733
Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap
Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli
Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.
Yanti, E. D., & Sanny, A. The Influence of Motivation, Organizational Commitment,
and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas
Pembangunan Panca Budi.
PERATURAN PERUNDANGAN :
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah. No. 72 Tentang Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Jakarta.
Republik Indonesia. 2016 Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta.
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5. tentang Tata Cara Perhitungan dan
Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai
INTERNET :
BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Warta
Pengawas Vol. XXII/Edisi HUT Ke-70 RI /2015. ISSN: 0854-0519. 17
November 2016. www.bpkp.go.id.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 7
Desember 2016. www.djpk.kemnkeu.go.id
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015).
Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 7
Desember 2016. www.djpk.kemkeu.go.id.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). Kebijakan Dana Desa TA 2016
7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian dan
Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Workshop Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. www.kemenkeu.go.id
Published
2020-06-24
