(Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa didesa Gunung Baru Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat)
Abstract
ABSTRAK Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangungan di tingkat pedesaan. Alokasi dana desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di desa Gunung Baru. Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing Gunung Baru. hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di desa Gunung Baru sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa
Downloads
References
"Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The Impact Of The Covid 19 Pandemic On The
Indonesian Trade Sector. International Proceeding of Law and
Economic, 57-61."
Andrianto, Nico. (2011). Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui
e- Government. Malang: Bayumedia Publishing.
Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
& Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (International Financial
Reporting Standard). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 7(2), 1-11.
Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank
Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 10(1), 145-162.
Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan
Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima
Kebun. Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi), 1(3), 184-
197.
Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam
Puisi-Puisi WS Rendra.
Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For
Specific Purpose (ESP) di Universitas Pembangunan Panca Budi
(UNPAB) Medan.
Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan Forward
Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi
Sumatera Utara. Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen
Ekonomi), 1(3), 95-109.
Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidyon The
Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor
Households. In 1st Economics and Business International Conference
2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Nasirah. 2016. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau)”, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
Nasution, A. P. (2018). Pengaruh Independence In Fact & Independence In
Appearance Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal
Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 154-
164.
Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan
Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI
KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 7(2), 207-224.
Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna
Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 101-114.
Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan
masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. Jurnal
Perpajakan, 1(1), 37-53.
Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini
Audit. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi
Akuntansi, 5(2), 151-159.
Panggabean, F. Y. (2020). Pelatihan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
di SMKN 1 Medan. ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada
Masyarakat), 1(1), 82-87.
Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. JURNAL
PERPAJAKAN, 1(1), 80-94.
Rizkina, M., & Junawan, J. (2020). Decline In Profits During The Covid-19
Pandemic On Expedition Of PT. KARYA MAKMUR
MEDAN. International Proceeding of Law and Economic, 51-56.
Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di
Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan
Dan Kemiskinan. Kajian Akuntansi, 19(1), 09-18.
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D,
Alfabeta, Bandung. Sutopo, Ariesto Hadi., Adrianus, Arief. 2010.
Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO. Jakarta:
KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
Ulum, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMMPRESS Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan
Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi
Jurusan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(1), 13-20.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. Tahun 2005. tentang Sumber Kedudukan
Keuangan Desa
Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 37. Tahun 2007. tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 111. Tahun 2014. tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Peraturan Mentri dalam Negri 113. Tahun 2014. tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
Peraturan Mentri dalam Negri Nomor Tahun 114. 2014. tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Peraturan Bupati Nias Barat. Nomor 28. Tahun 2015. tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Peraturan desa Gunung Baru Nomor 04. Tahun 2016. Rancangan Pendapatan dan
Belanja Desa
Undang-undang Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
http//www.kemenkeu.go.id/rinciandanadesa. Diakses deember tahun
2018 http//www.niasbarat.go.id/ Diakses desember 2018
