Pengaruh Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada OPD di Kota Medan
Abstract
ABSTRAK Analisis penelitian untuk mengetahui apakah transparansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Apakah transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dari masing-masing perusahaan sampel, yang dipublikasikan melalui website www.idx.go.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, dengan pengujian asumsi klasik dan regresi linier berganda. Sampel sebanyak 30 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Kata Kunci : Transparansi Publik, Aktivitas dan Akuntabilitas Keuangan
Downloads
References
Aliah, N. (2020). The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In
Indonesia. Accounting and Business Journal, 2(1), 1-9.
Arens, Alvin A, and James K. Loebbecke. (2010). Auditing and Assurance
Services – An Integrated Approach. New York: Pearson Education.
Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam
Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis:
Jurnal Program Studi Akuntansi, 4(2), 19-23.
Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika melalui Metode Practice Rehearsal Pairs pada Siswa SMA AlHidayah Medan. Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu
pendidikan, 6(1), 74-78.
Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Bandung: Fokus media.
Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan
Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 82-92.
Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah
Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 11(1), 156-166.
Dhaka, (2014). Ensuring Transparancy and Accountability in Financial Sector.
The Financial Express.
Erlina dan Rasdiato, (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.
Brama Ardian. Medan.
Erlina, (2011). Metodologi Penelitian, USU Press, Medan.
Fadly, Y. (2011). An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland’s Carry
Me Down.
Farzad, Kamran and Mostafa, (2012). “Public Accountability and Government
Financial Reporting”, African Journal of Bussiness Management Vol 6 (29),
pp.8475-8482.
Fathia, Nurul. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem
Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau).
Universitas Pekanbaru. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
Ghozali. (2015). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19,
Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam
Perspektif Konvensional Dan Syariah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 11(1), 1-17.
Keputusan Menteri Keuangan No.355 / KMK07 Tahun 2001, Tentang Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
Laura & Manuel, (2015). “Determining Factors Of Transparency And
Accountability in Local Governments: A Meta-Analytic Study”. Journal
Of Local Self-Government: Lex Localis.
Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional
Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas
Pembangunan Panca Budi. JUMANT, 11(1), 67-80.
Muda, I., & Rasdianto, M. S. L. (2014). Implementation of the Cash Revenue
System: A Case Studyinthe Local Government Task Forces’ Units of North
Sumatera Province, Indonesia. Information Management & Business
Review, 6(2).
Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi EBudgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. E-Jurnal
Akuntansi, 28(1), 669-693.
Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) Dan
Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 11(1), 76-83.
Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2004, tentang Standar Akuntansi
Peraturan Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah-Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 2, tentang instrumen
pelaksanaan pemberhentian kepala daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903 / 2735/
SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001.
Priyatno, Duwi, (2015). SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate.
Gava Media, Yogyakarta.
Rasdianto, N.,& Muda, I. (2014). Analysis on the Timeliness of the
Accountability Reportby theTreasurerSpending in Task Force Units in
Indonesia.International Journal of AcademicResearch inAccounting,Finance
and Management Sciences, 4(4), 176-190.
Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di
Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2),
54-68.
Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah
Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 110-120.
Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence
and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag.
Invent, 6(7), 62-65.
Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada
Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
Setiyawan, Hari Eka. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik,
Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo. Universitas Jambi. Jurnal Perspektif
Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September
2016 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online).
Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap
Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri
Otomotif. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 60-77.
Soleha, Nurhayati. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi
Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014.
Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit :
CV Alfabeta, Bandung.
Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi
Bisnis dan Publik, 10(1), 115-130.
Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903 / 2735 / SJ tanggal
17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001
Torres, Lourdes. (2014). Accounting and Accountability: Recent Developments In
Government Financial Information Systems, University of Zaragoza, Spain.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 5 Tahun 1975, tentang Perubahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 Tentang
Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975, Tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah-Daerah.
Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang
Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca
Budi. Jumant, 11(1), 207-216.