Analisis Penerapan SiLPA terhadap Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pengelolaan keuang di Kabpetn/Kota di sumatera Utara dalam lima tahun terakhir melalui besar rasio SiLPA dengan perbandingan SiLPA dan Belanja Daerah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih kurang Maksimal karena banyak Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang nilai rasio SiLPA tinggi itu menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di daerah tesebut masih kurang baik. Semakin tinggi rasio SiLPA di suatu daerah maka semakin rendah pula kualitas pengelolaan keuangannya begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio SiLPA di suatu daerah maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dan peneyerapan anggaran di daerah tersebut. Untuk memperbaikinya pemerintah dalam daerah tersebut harus lebih meperhatiakan situasi dan pengelolaan keuangan didaerah tersebut agar pengelolaan keuangannya lebih terarah dan lebih maksimal. Terutama dalam penyerapan anggaran di Belanja Daerah. Semakin besar Belanaj Daerah maka semakin kecil pula nilai SiLPA. Kata kunci: SiLPA,Belanja Daerah,Rasio SiLPA,Pengelolaan Keuangan
Downloads
References
Abdul Hafiz Tanjung 2014. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan
Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
Abdul Halim & Syam Kusufi,2012. Akuntansi Sektor Publik : Teori, konsep dan
aplikasi. Salemba Empat :Jakarta.
Abdul Halim. 2011. Analisis Investasi. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
Ahmad Yani,2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di
Indonesia. Jakarta : PT.Grafindo Persada.
Andayani.2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan Manusia,
Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi
Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Jurnal Ekonomi Daerah.
Aprizay, Yudi Satra dan Darwanis,2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap
Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. ISSN
2302-0164 Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
(2014):140;149.
Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam
Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal
Program Studi Akuntansi, 4(2), 19-23.
Bungkes,Panetir,Nadirsyah & Syukriy Abdullah.(2016). Pengaruh Dana
Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum
(DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurna Magister
Akuntansi Pasca Sarjana Unsyiah,:(2016):50-59.
Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan
Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 82-92.
Fadly, Y. (2011). An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland’s Carry Me
Down.
Kusnandar dan dodik siswantoro.2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan
Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Jurnal dan prosiding SNA-Simposium
Nasional Akuntansi Universitas Indonesia: (2012): 1-22.
2
Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah, Heru Fahlevi. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap
Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten
/Kota di Indonesia.Banda Aceh:Fakultas Ekonomi Dan Bisnis syiah kwala.
(2018): 1-16
Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional
Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas
Pembangunan Panca Budi. JUMANT, 11(1), 67-80.
Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting
Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. E-Jurnal
Akuntansi, 28(1), 669-693.
Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di
Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 54-
68.
Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah,
Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi
Bisnis dan Publik, 9(2), 110-120.
Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and
Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag.
Invent, 6(7), 62-65.
Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat
Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
Siahaan, P. Marihot,2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta : Rajawali Pers.
Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap
Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri
Otomotif. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 60-77.
Soemitro,Rocmat. 2011. Asas dan Dasar Perpajakan. Rafika Aditama, Bandung
3
Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta
Sugiyono.2012 . Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung Alfabeta.
Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta
Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Publik, 10(1), 115-130.
Susanti, Susi dan Heru Fahlevi,2016. Pengaruh pendapatan asli Daerah,Dana
Alokasi Umum, Dan Danan Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal studi pada
Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi
(JIMEKA).:(2016): 183-191.
Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi
Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. Jumant, 11(1),
207-216.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 21 2011. Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah
www. bps.sumut.go.id
www.provsumut.go.id