ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO AKTIVITAS, RASIO DESENTRALISASI DAN RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI
Abstract
ABSTRAK Kinerja keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah kota binjai Tahun 2009-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian, rasio aktivitas pada belanja langsung cenderung mengalami penurunan. Dengan Nilai belanja tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 42.4% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,16%, belanja langsung masih sangat kurang dengan rata-rata 24,65%. Oleh karena itu rasio belanja langsung relatif kecil. Adapun rasio desentralisasi pada tahun 2009-2017 selalu mengalami kenaikan setiap tahun nya sebesar 7, 97% dan rasio ketergantungan daerah mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 83,38% yang sebelumnya pada tahun 2009 berkisar 92,12%. Dengan melihat hasil tersebut maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah Kota Binjai dapat dikatakan belum stabil. Kata Kunci : Rasio Kemandirian , Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Ketergantungan Daerah
Downloads
References
Adisasmita, Rahardjo. (2011). “Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran
Daerah”. Yogyakarta : penerbit Graha Limo.
Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam
Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis:
Jurnal Program Studi Akuntansi, 4(2), 19-23.
Azhar, Mks. (2010). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
/Kota sebelum dan setelah otonomi daerah.” Jurnal Ekonomi
Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan
Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 82-92.
Darise.. (2009). “Mengungkapkan Berlakunya Otonomi Daerah
Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan
diversifikasi usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value
(studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). Qe journal, 203-221.
Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling
Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District
Selesai of Langkat Regency. International Journal of Research and Review,
117-123.
Fadly, Y. (2011). An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland’s Carry
Me Down.
Halim, Abdul (2009). “Defenisi Rasio yang Mengandung Arti Ttingkat
Ketergantungan Daerah ”
Helfert, A, Erich, D.B.A., (2010). Teknik Analisis Keuangan, Ciracas Jakarta :
Penerbit Erlangga
Heriati, dan Nordiawan. (2010) . pengukuran kinerja secara sistematis
Kasmir , (2011). “Defenisi Rasio Aktivitas/Keserasian’’
Mahmudi, (2016). Manajemen Keuangan Daerah Akuntansi Publik , Ciracas
Jakarta : penerbit Erlangga
Mahmudi. (2011). “Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Perbandingan Antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional
Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas
Pembangunan Panca Budi. JUMANT, 11(1), 67-80.
Mamesah, Halim. (2009). Keuangan Daerah.
Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting
Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. E-Jurnal
Akuntansi, 28(1), 669-693.
Nordiawan, Deddi. S.E., Ak., M.M. (2009). Akuntansi Sektor Publik, Jakarta :
Penerbit Salemba Empat.
Prof, Dr, Mardiasmo, MBA, Ak, (2009). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta :
Penerbit Andi Offset
Renyowiyono. (2009). “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Yang
Ditetapkan Sebagaimana Undang-Udang Dasar
Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di
Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2),
54-68.
Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah
Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 110-120.
Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence
and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag.
Invent, 6(7), 62-65.
Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada
Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
Sihombing, Lv, Yonge, S.E., M.B.A. (2011). “Manajemen APBD,” Medan :
Penerbit Bina Media Perintis.
Silvia, Debby. (2013). “Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja
keuangan pemerintahan kota Tanjung Balai Tahun 2008-2012”. Jurnal
Ekonomi dan Bisnis
Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap
Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri
Otomotif. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 60-77.
Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi
Bisnis dan Publik, 10(1), 115-130.
Wahyuni, Nanik. (2009). “Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Malang” Jurnal Fakultas Ekonomi Kota Malang
Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang
Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca
Budi. Jumant, 11(1), 207-216.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melengkapi sistem.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
htpp://www.djpk.kemenkeu.go.id. web.10 juni 2011
