Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Mendukung Inventarisasi Aset Daerah Di Kabupaten Langkat.
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa aset tetap pada daerah di Kabupaten Langkat beberapa tahun belakangan ini masih menjadi persoalan dan sorotan auditor eksternal pemerintah (BPK) dalam memberikan opini dan untuk mengetahui mengapa aset di daerah Kabupaten Langkat belum terinventarisasi dengan baik dan memadai sehingga berakibat Laporan Keuangan (LK) lembaga daerah tersebut kualitasnya buruk. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Aplikasi SIMDA-BMD yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat sebagai aplikasi berbasis computer sangat membantu pemerintah mengelola barang milik daerah sehingga dapat menghasilkan laporanlaporan yang berguna bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk rencana yang akan datang. Dalam penatausahaan aset daerah, khususnya mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD yang memanfaatkan 7 menu Data Entry yaitu: Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penghapusan sudah sangat lengkap dan lancar di operasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat. Informasi-informasi yang dihasilkan SIMDA-BMD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat sangat penting dan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya. Aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Langkat sangat baik dalam hal jenis laporan yang dihasilkan dan kecepatan dalam menghasilkan laporan yang akan digunakan SKPD. Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah
Downloads
References
A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk
Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. Int. J. Civ. Eng.
Technol 9 (9), 1531-1544
Bastian, Indra, 2013. Sistem Akuntansi Sektor Publik,edisi 2, Salemba Empat,
Jakarta.
Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi,
Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik
Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 87-100.
Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical
Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in
Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. International Journal of Civil
Engineering and Technology (IJCIET), 841-859.
Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT
INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR
INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT
KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. International
Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) , 1-10.
Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English
For Specific Purpose (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi
(UNPAB) MEDAN. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 190-201.
Gelinas dan Dull (2012), Accounting information system 9th Edition. South
Western Cengage Learning.
Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Salemba
Empat. Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah.
Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of
Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing
And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. American
International Journal of Business Management (AIJBM), 32-36.
Laksono, Hari. (2015). Evaluasi kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah
Barang Milik Daerah pada pemerintah kabupaten Klaten.
Etd.repository.ugm.ac.id
Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market
Telecommunication Industry in Indonesia. KnE Social Sciences, 760-770.
Mardiasmo, 2012. “Akuntansi Sektor Publik” Penerbit Andi. Yogyakarta
Monica, Sepang Gisella. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Manado
Munir, H. Dasril, Henry Arys Djuanda, Hessels Nogi S. Tangkisan, 2015.
Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta.
Mursyidi. (2012) “akuntansi pemerintah di Indonesia”. Bandung: Penerbit Refika
Aditama.
Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk
Bandar Tanjung Balai. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 15-25.
Nasution, A. P. (2019). Implementasi E–Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan
Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. Jurnal
Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2), 1-13.
Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah,
akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jurnal
Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149-162.
Nasution, D. A. D. (2019, August). The Effect of Implementation Islamic Values
and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious
Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera
Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition
2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
Nordiawan, Deddi, 2013. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Ole, Halens Ryanlie. (2013). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas
PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara).
Pardiman, Muh, Alin Nuha, 2014. “Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara,”
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Januari.
Pontoh, Winston. (2013). “Akuntansi Konsep dan Aplikasi”. Penerbit Halaman
Moeka, Jakarta.
Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 99-111.
Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran
Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri
Rumahan Di Kota Binjai. JUMANT, 8(2), 68-78.
Sadeli, Lili. 2015. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi Pertama. Bumi Aksara, Jakarta.
Saragih, Juli Panglima, 2013. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah
Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press,
Yogyakarta.
Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi
Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang millik daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 tahun 2007 tentang pedoman
teknis pengelolaan barang milik daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan
pemerintah daerah mengalami pergeseran fundamental, baik secara politis,
administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Khususnya
dibidang pengelolaan barang milik daerah
