Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sula Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat serta dampak alokasi dana terhadap prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanmetode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan : Pertama, Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanganggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Suka Mulia dalam pemanfaatan alokasi dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Suka Mulia dalam meningkatakan pemberdayaan masyarakat setelah adanya alokasi dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan dan Posyandu adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia. Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Prasarana Umum, Pemberdayaan Masyarakat
Downloads
References
Abe, Alexander. (2001). Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat
Dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta.
Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan
Karir Menjadi Profesi Akuntan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi
Akuntansi, 4(2), 19-23.
Baharim, Samsul.(2017). Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa DanDana
Desa Di Desa Bungi Kecamatan KontunagaKabupaten Muna. Fakultas Ekonomi
Dan BisnisKendari: Universitas Halu Oleo.
Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan
Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 82-92.
Cohen & Uphoff. (1990). The Amaquity Of Participation. Third World Quarterly.
New York.
Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi
usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value (studi pada
daerah pemekaran di sumatera utara). Qe journal, 203-221.
Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards
Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat
Regency. International Journal of Research and Review, 117-123.
Departemen Pendidikan Indonesia (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.
Fadly, Y. (2011). An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland’s Carry Me
Down.
Ishak, Fistarisma (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam
MenunjangPembangunan Desa Di Kecamatan TongaunaKabupaten Konawe.
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Kendari: Universitas Halu Oleo.
Jusman, La Ode. (2016). Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam
Menunjang Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Desa Koroe Onowa Kecamatan
Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi). Skripsi. Universitas Halu Oleo.
Kartika, Ray Septianis (2012).Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil
Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja. Volume 4 No. 3 September 2012. Hal.179
– 188.
Kencana.Suwandi (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (Add) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten
Kutai Kartanegara. e-Journal Administrasi Negara. 2015, 3 (4) : 1183-1194.
Kuncoro, Mudjarad. (2010). Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta:
UPP STIM YKPN.
Kuncoro, Mudrajad. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta Erlangga.
Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. (2012). Pemberdayaan
Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur
Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan
Panca Budi. JUMANT, 11(1), 67-80.
Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting
Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 28(1),
669-693.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis
Peraturan diDesa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman
Administrasi Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata
Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer
ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari APBN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan
Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
Purwanto (2010). Analisis Kebijakan Dalam Pengadaan FasilitasSosial Dan
Fasilitas Umum Di DKI Jakarta. Fakultas Ekonomi.Program Magister Perencanaan
Dan Kebijakan Publik. Kekhususan Manajemen Sektor Publik-Infrastruktur:
Universitas Indonesia.
Rusiadi., et.al. (2013). Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi dan
Ekonomi Pembangunan. Medan: USU Press.
Rusmiyati, Chatarina. (2011). Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah. Yogyakarta:
B2P3KS
Sadyohutomo, Mulyono, (2009). Manajemen Kota & Wilayah Realita & Tantangan,
Jakarta: Bumi Aksara.
Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di
Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 54-68.
Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah,
Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis
dan Publik, 9(2), 110-120.
Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and
Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent, 6(7),
62-65.
Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat
Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap Return
Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 60-77.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sulastri, Nova. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lakapodo Kecamatan
Watopute Kabupaten Muna. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Kendari:
Universitas Halu Oleo.
Sunit Agus Tricahyono. (2008). Pemberdayaan Komunitas Terpencil di
ProvinsiNTT. Yogyakarta: B2P3KS.
Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 115-
130.
Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, (2010). Terampil Mengolah Data Kualitatif
dengan NVIVO, Jakarta:
Tjokroamidjojo, B, dan Musropadidjaja. (1998). Teori dan Strategi Pembangunan
Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Usman, Sunyoto (2010). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wresniwiro. 2012. Membangun Republik Desa. Jakata; Visimedia.
Wulandari, Anita (2017). Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Skripsi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung.
Wulandari, Ayu Purnami (2014). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu
Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi
Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. Jumant, 11(1), 207-
216.